Program Makan Bergizi Gratis mendapat banyak perhatian karena merupakan program unggulan Prabowo-Gibran dan menyedot anggaran besar hingga Rp71 triliun di 2025. Menu yang bakal disajikan juga selalu menjadi sorotan karena harus memenuhi keseimbangan nutrisi. Belakangan yang santer diperbincangkan adalah wacana susu ikan sebagai alternatif pengganti susu sapi. Wacana ini dimunculkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sembari menyinggung potensi besar ikan Indonesia diolah menjadi susu. Ia mengeklaim produksi ikan lokal mencapai 24,7 ton per tahun. Sementara, jika memilih susu sapi, maka harus mengandalkan impor yang porsinya mencapai 80 persen dari total kebutuhan nasional. Bagaimana menimbang manfaat susu ikan dan susu sapi untuk program makan gratis? Kita bincangkan Bersama Guru Besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Hardinsyah, M.S. dan Dewan Nasional FIAN Indonesia Hayu Dyah Patria. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus kejahatan perdagangan orang (TPPO) dengan korban warga Indonesia, terus berulang. Modusnya pun kian beragam. Yang terbaru, kasus meninggalnya Handi Musaroni, yang diduga menjadi korban TPPO di Kamboja. Sampai saat ini, jenazahnya belum bisa dipulangkan ke tanah air. Beberapa hari sebelumnya, viral video puluhan WNI yang diduga korban TPPO di Myanmar. Mereka dipaksa bekerja 15 jam tanpa digaji dan disiksa bila tak memenuhi target. Kedua kasus ini menambah panjang daftar kejahatan TPPO yang menimpa warga Indonesia. Sepanjang 2020 hingga Maret 2024, Kementerian Luar Negeri telah menangani 3.700-an WNI yang menjadi korban TPPO dengan modus penipuan daring atau online scam. Untuk tahun 2024 ada 107 pengaduan dari Myanmar. Baru 44 di antaranya yang berhasil dipulangkan ke Indonesia. Artinya masih banyak yang masih terjebak di luar negeri dan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Mengapa perdagangan orang sulit dicegah? Padahal sejak 2008, kita sudah punya Satgas pencegahan dan penanganan TPPO yang kemudian diperbarui pada 2023. Apa saja yang menghambat upaya cepat penanganan dan pemulangan korban? Bagaimana pula dengan penegakan hukumnya? Kita bincangkan bersama Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, Koordinator Nasional Peduli Buruh Migran Lily Pujiati dan Director Beranda Migran Hanindha Kristy. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Wacana pembatasan BBM subsidi berulang kali dilontarkan pemerintah, tetapi urung terlaksana. Jelang estafet kepemimpinan ke Prabowo-Gibran, wacana itu kembali bergaung. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan memasang target pembatasan Pertalite berlaku per 1 Oktober mendatang. Pembatasan Pertalite memang sudah didorong banyak kalangan karena implementasinya selama ini tidak tepat sasaran. Mayoritas subsidi justru dinikmati orang kaya. Situasi kian pelik karena harga minyak dunia sangat fluktuatif sehingga ketika terjadi lonjakan, tambahan beban subsidinya mesti ditanggung negara. Di sisi lain, pembatasan Pertalite berpotensi membebani masyarakat dan otomatis juga bakal mengerek harga-harga lain. Padahal, saat ini, daya beli masyarakat tengah tergerus dan banyak terjadi PHK. Apakah saat ini waktu yang tepat untuk memberlakukan pembatasan Pertalite? Bagaimana dengan kesiapan pemerintah? Apa saja dampak yang harus diantisipasi apabila rencana ini terealisasi? Kita bincangkan bersama Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, dan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Siap-siap upah pekerja bakal dipotong lagi. Kali ini untuk dana pensiun tambahan yang sifatnya wajib. Payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut saat ini aturan turunannya tengah disusun alam bentuk peraturan pemerintah, kemudian nanti ditindaklanjuti dengan peraturan OJK. Pemerintah beralasan dana pensiun tambahan untuk menguatkan perlindungan di hari tua. Caranya dengan meningkatkan replacement ratio atau rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan gaji yang diterima saat bekerja. Menurut OJK, replacement ratio saat ini baru 20 persen, belum sesuai standar minimum yang ditetapkan International Labour Organization (ILO) yaitu 40 persen dari penghasilan terakhir sebelum pensiun. Persoalan muncul karena pekerja sudah dibebani beragam pungutan atau iuran, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan yang di dalamnya ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan juga pajak penghasilan. Tentunya, rencana iuran dana pensiun ini memicu penolakan karena daya beli masyarakat tengah loyo. Beberapa bulan lalu, program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) juga kencang diprotes karena memberatkan pekerja. Namun, program ini tetap bakal bergulir pada 2027 mendatang. Lantas bagaimana dengan rencana iuran tambahan untuk dana pensiun? Seberapa urgen program tersebut? Apakah skema jaminan pensiun saat ini belum mencukupi? Bagaimana dampaknya jika program baru dana pensiun diterapkan? Kita bincangkan bersama Direktur Eksekutif The PRAKARSA dan Pengamat Kebijakan Publik, Ah Maftuchan dan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar serta Social Protection Programme Manager International Labour Organization (ILO) Indonesia dan Timor Leste Mr Ippei Tsuruga. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Wacana penyesuaian tarif KRL atau commuter line Jabodetabek kembali mengemuka. Pemerintah ingin mengubah skema subsidi KRL menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Wacana ini mengundang kritik karena tarif bakal naik untuk kalangan tertentu. Padahal, daya beli masyarakat tengah melemah seiring lesunya ekonomi. Apalagi, layanan KRL juga dinilai belum optimal. Kalangan yang pro memandang wacana penyesuaian tarif KRL sebagai hal wajar. Sebab, sejak 2016 tarif dasar KRL belum berubah, yakni Rp3.000 untuk 25 km pertama, dan penambahan Rp1.000 untuk 10 km berikutnya. Bagaimana menjembatani pro-kontra ini? Apakah tarif KRL perlu dinaikkan? Tepatkah penerapan skema subsidi transportasi berbasis NIK? Kita bincangkan bersama Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno dan Jubir KRLMania Gusti Raganata. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Masyarakat Indonesia, tak hanya umat Katolik, menyambut kedatangan Paus Fransiskus dengan penuh antusias dan harapan. Para pegiat kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) mendorong semua pihak memanfaatkan momentum kunjungan Paus untuk memperkuat komitmen terhadap perlindungan KBB di Indonesia. Persoalan KBB masih menjadi pe-er pemerintah. Ini terlihat dari catatan akhir tahun Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) soal situasi KBB di Indonesia pada 2023. Koalisi mencatat masih ada beberapa tantangan pelaksanaan KBB antara lain terkait pendirian rumah ibadah, soal tuduhan ‘penistaan agama’ serta masalah yang dihadapi penganut kepercayaan. Meski demikian Koalisi juga melihat ada beberapa kemajuan yang bisa memberikan harapan pada penegakan KBB. Apa saja siginifikansi kunjungan Paus Fransiskus bagi moderasi beragama di Indonesia? Keteladanan apa yang bisa dipetik untuk mendorong pemajuan KBB di Tanah Air? Kita bincangkan Bersama Aktivis Kebinekaan & Perdamaian, Direktur Eksekutif Harmoni Mitra Madania, Ahmad Nurcholish dan Koordinator Nasional Sobat KBB (Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Bekepercayaan) Angelique Cuaca. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Dunia media di Indonesia kembali dihentak dengan dugaan pemberangusan serikat pekerja atau union busting. Sejumlah karyawan CNN Indonesia yang baru saja membentuk serikat pekerja, yang dinamai Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI), mendapat pemberitahuan PHK. Kasus dugaan union busting di perusahaan media bukan kali ini terjadi. Sungguh ironis, karena pers adalah pilar demokrasi, yang lantang bersuara tentang kebebasan berpendapat dan berserikat. Namun, di internal perusahaan, hak itu justru diberangus. Kebebasan berserikat dijamin konstitusi, Undang-Undang tentang HAM, dan UU tentang Serikat Pekerja. Mengapa praktik union busting di perusahaan media terus berulang? Apa dampaknya pada ekosistem media di Indonesia? Apa langkah yang harus diambil pemerintah untuk menjamin hak berserikat pekerja media? Kita bincangkan bersama para narasumber. Ada Peneliti dan Ketua PR2Media Yogyakarta, Masduki, Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin dan Joni Aswira Putra, Bendahara Umum Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI). *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Aparat kepolisian masih identik dengan penggunaan kekerasan berlebihan saat menangani aksi demonstrasi. Bukti terbaru kala unjuk rasa Peringatan Darurat di berbagai daerah, menolak pengesahan RUU Pilkada. Aksi yang berlangsung pada Kamis 22 Agustus lalu dan beberapa hari setelahnya, banyak yang direspons aparat dengan tindakan kekerasan. Akibatnya puluhan orang terluka dan ratusan orang ditangkap, termasuk anak-anak. Penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat ini bukanlah kejadian pertama. Hal serupa juga terjadi saat unjuk rasa menolak pengesahan RUU bermasalah seperti RKUHP, Omnibus Law Cipta Kerja, dan tak lupa tentunya Tragedi Kanjuruhan. Sebenarnya sudah ada aturan bagaimana polisi semestinya menangani unjuk rasa, yang tertuang dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009. Perkap tersebut mewajibkan aparat memperhatikan asas legalitas (sesuai hukum), asas proporsionalitas (tidak menimbulkan korban secara berlebihan), dan asas nesesitas (sesuai kebutuhan). Tapi mengapa brutalitas aparat tetap berulang? Bagaimana memastikan perlindungan terhadap hak publik dalam menyampaikan pendapat? Kita bincangkan bersama Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah, Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto dan Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Arif Maulana. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Perlindungan terhadap pengemudi ojek online dan pekerja platform digital masih minim. Kedudukan hukum mereka sangat lemah karena relasi dengan aplikator berbasis kemitraan. Situasi ini memunculkan berbagai kerentanan bagi para pekerja platform digital, di antaranya, upah yang tidak layak, ketiadaan jaminan sosial, jam kerja yang panjang, dan tidak terpenuhinya hak reproduksi pengemudi ojol perempuan. Kondisi kerja tak layak tersebut mereka suarakan saat aksi unjuk rasa yang diikuti ribuan pengemudi ojol dan kurir di berbagai berbagai daerah seperti Jakarta, Banten, Lombok, Yogyakarta dan Padang, pada Kamis, pekan lalu. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeklaim tengah menyiapkan rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai pekerja platform digital, termasuk pengemudi ojek daring. Aturan seperti apa yang mesti disusun pemerintah untuk melindungi mereka? Kita bincangkan bersama Staf Program Nasional ILO Lusiani Julia dan Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional (KON) Andi Kristiyanto. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Gaya hidup mewah anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono terus menyita perhatian publik. Sorotan kian tajam ketika ada dugaan gratifikasi di balik fasilitas mewah yang dinikmati Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut. Salah satunya, saat Kaesang-Erina menggunakan pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat. Publik mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proaktif dalam kasus ini. Beberapa hari lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengeklaim telah memerintahkan Direktur Pelaporan Gratifikasi dan Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk meminta klarifikasi ke Kaesang. Namun selang sehari setelahnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan Kaesang tak punya kewajiban melapor dugaan gratifikasi yang diterimanya. Tessa beralasan, Kaesang bukanlah penyelenggara negara. Ia memakai UU 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 16, yang menyebut bahwa kewajiban melapor gratifikasi, dibebankan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara. Apakah sikap KPK ini tepat? Apakah KPK berwenang menyelidiki perkara dugaan gratifikasi Kaesang? Kita bincangkan bersama Akademisi dan Ketua Pansel KPK 2019-2023 Yenti Garnasih dan Manajer Riset Trend Asia Zakki Amali. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Saudara, permasalahan HIV tidak hanya dari aspek kesehatan saja, tetapi akibat dari itu menimbulkan berbagai dampak lain termasuk permasalahan sosial bagi orang dengan HIV (atau ODHIV), di mana kendala sosial tersebut, seperti permasalah individu, permasalahan di pekerjaan, di keluarga, di komitas, dapat menyebabkan terganggunya proses pengobatan, yang menyebabkan ODHIV tersebut menjadi tidak mau lagi menjalani proses pengobatan ARV. Dalam menjawab tantangan tersebut, Kemensos RI memberikan layanan kepada ODHIV yang memiliki permasalahan sosial melalui Pusat Rehabilitasi Sosial Kemensos atau yang biasa kita sebut Sentra. Di mana sebelumnya terdapat 3 Sentra yang menjadi pusat rujukan layanan permasalahan sosial yaitu Sentra Bahagia Medan, Sentra Kahuripan Sukabumi dan Sentra Wasana Bahagia Ternate. Dan untuk sekarang, pelayanan HIV diperluas ke semua Sentra yang ada di Indonesia berdasarkan Permensos No. 7 tahun 2021 tentang ATENSI. Jadi semua sentra Kemensos wajib memberikan semua pelayanan sosial termasuk pelayanan sosial kepada orang dengan HIV atau ODHIV. Di sini kita melihat beberapa tantangan di mana sentra yang sebelumnya memiliki spesialisasi penanganan permasalah sosial lain seperti spesialisasi permasalah sosial pada tunanetra, atau tunarungu, atau ODGJ misalnya, harus dapat memberikan pelayan sosial juga kepada ODHIV. Untuk memecahkan permasalahan ini, AHF sebagai mitra Kemensos mencoba untuk men-support Sentra dalam memperkuat pengetahuan petugas di Sentra mengenai HIV dan penangannnya melalui orientasi HIV, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelayanan sosial bagi ODHIV di Sentra. Kita bincangkan hal ini bersama dengan Heru Adriansyah - AHF Physician dan Bapak Darmanto - Kepala Sentra Satria Baturaden. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mpox atau cacar monyet kembali dinyatakan sebagai darurat kesehatan global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 14 Agustus 2024. Ini menyusul peningkatan kasus Mpox di Republik Demokratik Kongo dan sejumlah negara di Afrika. Selain itu, ada kasus baru ditemukan di luar Afrika, yaitu di Swedia, Filipina, dan Thailand, sepanjang Agustus. Di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dari 2022 hingga 2024 ada 88 kasus Mpox dan semuanya dinyatakan sudah sembuh. Jakarta menjadi daerah penyumbang terbanyak yakni 59 kasus. Pemerintah mengeklaim sudah menyiapkan berbagai upaya pencegahan dan pengobatan. Apakah strategi tersebut sudah mencukupi? Bagaimana masyarakat menyikapi situasi darurat ini? Seperti apa edukasi dan sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat? Kita bincangkan hal ini bersama dengan Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril, Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman dan Prof Tjandra Yoga Aditama, Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI dan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Hari ini, 27 Agustus 2024, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dibuka hingga 29 Agustus mendatang. Dua hari sebelumnya, KPU mengubah peraturan pencalonan pilkada dengan mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan terbaru yakni Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024, mengikuti putusan MK soal syarat minimal usia calon dan tentang ambang batas pencalonan. Untuk syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak KPU menetapkan paslon. Sedangkan mengenai ambang batas, parpol atau gabungan parpol dapat mengusung calon meski tanpa kursi di DPRD, jika perolehan suaranya antara 6,5 hingga 10 persen. Aturan ini diapresiasi karena bisa mencegah kotak kosong dan memunculkan kandidat-kandidat alternatif. Benarkah demikian? Apakah PKPU pencalonan pilkada mengubah dinamika politik di daerah? Bagaimana dampak PKPU terbaru tersebut terhadap demokrasi elektoral ke depan? Kita bincangkan bersama Direktur PUSKAPOL UI Hurriyah dan Ketua Bapilu Partai Buruh, Ilhamsyah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Dua bulan jelang lengser, Presiden Jokowi melantik sejumlah pimpinan lembaga, salah satunya Kepala Badan Gizi Nasional yang dijabat Dadan Hindayana. Pembentukan badan ini berkaitan erat dengan program makan bergizi gratis, yang dulu dikenal dengan makan siang gratis, program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, Prabowo-Gibran. Rencananya program makan bergizi gratis akan digulirkan pada 2 Januari 2025. Badan Gizi Nasional dibekali anggaran Rp71 triliun di tahun pertamanya untuk mempersiapkan program tersebut. Sasarannya sekitar 83 juta jiwa meliputi anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Program makan bergizi gratis bertujuan menekan angka stunting yang masih di level 21,5 persen pada 2023, atau hanya turun 0,1 persen dari tahun sebelumnya. Hampir dipastikan target yang dicanangkan Jokowi sebesar 14 persen pada 2024, tak bakal tercapai. Di sisi lain, stunting hanya salah satu dari tiga beban malnutrisi yang dihadapi Indonesia. Dua problem lain yang juga perlu dijawab pemerintahan mendatang adalah persoalan obesitas dan kekurangan zat gizi mikro. Apa yang harus disiapkan Badan Gizi Nasional di tahun pertamanya? Strategi apa saja yang mesti diupayakan agar program makan bergizi gratis bisa berdampak signifikan? Apa yang harus diwaspadai guna mencegah kebocoran anggaran? Kita bincangkan bersama CEO Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Anton Rizki, Guru Besar IPB dan Ketum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI ), Dwi Andreas Santosa dan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Gerakan Peringatan Darurat dan seruan kawal putusan MK terus bergema di jagat maya. Unjuk rasa digelar di berbagai wilayah di Indonesia dan juga di luar negeri. Massa dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis, mahasiswa, akademisi, hingga komedian turun ke jalan menyuarakan kegeraman atas rusaknya demokrasi. Gerakan masif ini muncul setelah DPR dan pemerintah melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan pilkada. Pada rapat di Badan Legislasi DPR, Rabu lalu, mereka sepakat merevisi UU Pilkada yang sebagian substansinya bertentangan dengan putusan MK yang diketok sehari sebelumnya. Para wakil rakyat memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung (MA), 29 Mei 2024, yang telah menuai gelombang kritik karena dianggap bertujuan memuluskan kepentingan politik tertentu. Dalam putusannya, MK menegaskan penghitungan syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak KPU menetapkan pasangan calon, bukan sejak calon terpilih dilantik. MK juga melonggarkan syarat ambang batas pengajuan calon kepala daerah oleh partai politik. Sebelumnya parpol baru bisa mengajukan calon bila perolehan kursinya di DPRD melewati ambang batas minimal 20 persen. Berdasarkan putusan MK, parpol dapat mengajukan calon jika perolehan suaranya antara 6,5 hingga 10 persen. Sikap MK ini untuk mencegah munculnya calon tunggal di pilkada. Bagaimana publik mesti menyikapi pembangkangan DPR dan pemerintah terhadap MK? Bagaimana dampaknya pada demokrasi jika pembangkangan itu dibiarkan? Kita akan bincangkan bersama Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (PANDEKHA), Fakultas Hukum UGM, Yance Arizona dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Peringatan tentang potensi gempa besar megathrust memunculkan kekhawatiran di masyarakat. Apalagi peringatan dari Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ini dikeluarkan pascagempa dahsyat bermagnitudo 7,1 yang melanda pulau Kyushu, Jepang, dua pekan lalu. Gempa tersebut ditengarai akan membuka gempa dahsyat berikutnya yang akan berdampak pada wilayah Indonesia. Menurut BMKG, potensi gempa megathrust berada di Selat Sunda dan Mentawai-Siberut, yang kekuatannya di atas magnitudo 8. Gempa di dua titik itu disebut 'tinggal menunggu waktu' karena gempa megathrust terakhir di situ sudah lebih dari 200 tahun lalu. Apa yang harus masyarakat ketahui tentang potensi megathrust? Bagaimana potensi bencana ini mesti disikapi? Langkah antisipatif seperti apa harus disiapkan pemerintah dan masyarakat? Kita bincangkan topik ini bersama Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Avianto Amri dan Pemerhati Mitigasi Bencana Merdeka, Surono. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Perubahan iklim telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir dan pedesaan. Naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan gagal panen menjadi ancaman nyata bagi mata pencaharian dan kehidupan mereka. Sayangnya, suara dan pengalaman langsung masyarakat yang paling terdampak seringkali tidak didengar dan tidak terdokumentasi dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Yayasan Warga Berdaya untuk Kemanusiaan meluncurkan inisiatif LaporIklim. Platform ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat melaporkan dampak perubahan iklim yang mereka alami. Dengan menggunakan chatbot yang inovatif dan mudah diakses, LaporIklim membuka ruang bagi siapa saja untuk berkontribusi dalam mengumpulkan data tentang perubahan iklim. Data yang terkumpul diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan solusi yang lebih tepat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. LaporIklim tidak hanya sebuah platform, tetapi juga sebuah gerakan kolektif untuk mendorong aksi nyata dalam mengatasi perubahan iklim. Kita bincangkan bersama: Prof. Hermanu Triwidodo, Kepala Tani dan Nelayan Center (TNC) IPB University; Siswanto, Ph.D., Ketua Tim Pengelolaan Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG; Nadia Hadad, Yayasan Madani Berkelanjutan; Tarsono, Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim Indramayu *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Dugaan praktik bullying atau perundungan di pendidikan dokter spesialis kembali menggegerkan masyarakat. Seorang dokter muda, berinisial ARL, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, ditemukan meninggal di tempat indekosnya, pada Kamis, 15 Agustus lalu. Peserta program studi anestesi di RSUP Dr Kariadi, berusia 30 tahun ini, diduga bunuh diri karena mengalami perundungan. Rektor Undip Suharnomo, melalui rilisnya, membantah dugaan adanya perundungan dan menyebut ARL memiliki masalah kesehatan yang memengaruhi proses belajarnya. Hingga sekarang, proses investigasi oleh Kementerian Kesehatan masih bergulir. Beberapa waktu belakangan, pendidikan dokter spesialis memang tengah disorot. Sejumlah kasus bullying terkuak, misalnya, di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, khususnya di PPDS bedah syaraf RS Hasan Sadikin Bandung. Tahun lalu, Kemenkes juga menegur 3 rumah sakit yakni Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, RS Hasan Sadikin Bandung, dan RSUP Haji Adam Malik Medan. Kemenkes pun membuka kanal pengaduan dan sudah menerima 1.500 laporan. Sebanyak 356 di antaranya, teridentifikasi sebagai kasus perundungan. Bentuk perundungannya beragam, mulai dari fisik, verbal, intimidasi, hingga nonverbal seperti pemaksaan untuk mengeluarkan biaya di luar biaya pendidikan yang ditetapkan. Mengapa kasus perundungan masih terjadi di pendidikan dokter spesialis? Bagaimana cara memutus rantai perundungan ini? Apa saja dampaknya pada kualitas layanan kesehatan? Kita bincangkan bersama Founder Junior Doctor Network Indonesia, dr. Andi Khomeini Takdir Haruni SpPD (K) dan Founder & CEO CISDI Diah S. Saminarsih. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Bangsa ini masih berjuang melepaskan diri dari beragam bentuk praktik diskriminasi, salah satunya berbasis agama. Beberapa waktu lalu, mencuat sejumlah kasus pemaksaan penggunaan jilbab di satuan pendidikan yang dikelola pemerintah. Belum selesai dengan polemik ini, di kutub yang berbeda, malah muncul polemik baru, yakni pemaksaan lepas jilbab yang diinisiasi oleh lembaga negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebanyak 18 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri 2024, melepas jilbab yang biasa mereka kenakan, saat pengukuhan anggota Paskibraka di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. BPIP selaku pembina Paskibraka pun sontak disorot. Sumber dari polemik ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 dan Surat Edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Kepala BPIP Yudian Wahyudi awalnya berkilah, aturan tersebut bertujuan mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Belakangan setelah menuai gelombang protes, Yudian akhirnya meminta maaf dan memastikan anggota Paskibraka putri boleh mengenakan jilbab saat pengibaran bendera. Peristiwa ini menambah panjang daftar kasus diskriminasi berbasis agama. Pemaksaan cara berpakaian menjadi salah satu praktik paling kentara dengan perempuan sebagai pihak terdampak. Mengapa kasus-kasus tersebut terus berulang? Upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengakhirinya? Kita bincangkan bersama Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dan Anggota Forum Berbagi, sebuah komunitas yang berhubungan dengan korban pemaksaan jilbab, Rina Tiarawaty. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Perempuan pembela HAM menghadapi berbagai tantangan berat saat menjalankan tugas. Mereka kerap menerima beragam bentuk kekerasan, mulai dari intimidasi hingga kriminalisasi. Yang terbaru adalah kasus kriminalisasi terhadap Meila Nurul Fajriah, saat mendampingi puluhan korban kekerasan seksual di Yogyakarta pada 2020. Meila yang saat itu adalah pengacara LBH Yogyakarta, dilaporkan terduga pelaku berinisial IM, alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Ini lantaran saat jumpa pers tentang perkembangan kasus, Meila menyebutkan nama lengkap IM, sehingga ia dijerat dengan Undang-Undang ITE. Meila sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda DIY, yang kemudian memicu gelombang protes dari masyarakat sipil. Akhirnya, polisi menghentikan proses penyidikan sehingga Meila lepas dari jeratan hukum. Kasus seperti yang dialami Meila berpotensi terulang kembali karena minimnya perlindungan terhadap perempuan pembela HAM. Seperti apa kerentanan yang dihadapi perempuan pembela HAM? Upaya apa saja yang bisa diperjuangkan untuk memastikan perlindungan bagi mereka? Kita bincangkan hal ini bersama Pengurus YLBHI Meila Nurul Fajriah dan Komisioner Komnas Perempuan, Tiasri Wiandani. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id