Dua bulan jelang lengser, Presiden Jokowi melantik sejumlah pimpinan lembaga, salah satunya Kepala Badan Gizi Nasional yang dijabat Dadan Hindayana. Pembentukan badan ini berkaitan erat dengan program makan bergizi gratis, yang dulu dikenal dengan makan siang gratis, program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, Prabowo-Gibran.
Rencananya program makan bergizi gratis akan digulirkan pada 2 Januari 2025. Badan Gizi Nasional dibekali anggaran Rp71 triliun di tahun pertamanya untuk mempersiapkan program tersebut. Sasarannya sekitar 83 juta jiwa meliputi anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Program makan bergizi gratis bertujuan menekan angka stunting yang masih di level 21,5 persen pada 2023, atau hanya turun 0,1 persen dari tahun sebelumnya. Hampir dipastikan target yang dicanangkan Jokowi sebesar 14 persen pada 2024, tak bakal tercapai.
Di sisi lain, stunting hanya salah satu dari tiga beban malnutrisi yang dihadapi Indonesia. Dua problem lain yang juga perlu dijawab pemerintahan mendatang adalah persoalan obesitas dan kekurangan zat gizi mikro.
Apa yang harus disiapkan Badan Gizi Nasional di tahun pertamanya? Strategi apa saja yang mesti diupayakan agar program makan bergizi gratis bisa berdampak signifikan? Apa yang harus diwaspadai guna mencegah kebocoran anggaran?
Kita bincangkan bersama CEO Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Anton Rizki, Guru Besar IPB dan Ketum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI ), Dwi Andreas Santosa dan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti.
*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
